Diragukan Natal Dan Tahun Baru Listrik Tidak Padam

• LSM PELITA Siap Ajukan Gugatan Hukum

MEDAN, METROPOST

Janji PLN Sumut untuk tidak terjadi pemadaman listrik pada Natal dan Tahun Baru sebagaimana dilangsir di media ini diragukan. Keraguan tersebut diantaranya datang dari Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya Masyarakat Pelita (LSM PELITA) .

Sebagai salah satu elemen masyarakat menilai, janji-janji PLN selama ini selalu tidak sesuai dengan kenyataan bahkan terkesan mau menang sendiri. Buktinya, meski kontinuitas pemadaman sudah jauh berkurang dibanding beberapa bulan lalu, namun pemadaman masih saja terjadi. Alasannya selalu saja karena gangguan alam.

“ Kita meragukan janji itu , begitupun kita akan lihat kenyataannya nanti “ ungkap H.S.Purnomo Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya Masyarakat Pelita (LSM PELITA) kepada wartawan di Medan , kemarin.

Terkait tunggakan listrik pelanggan dan pelaksanaan OPAL yang dilakukan PLN akhir-akhir ini , Purnomo mendukung upaya tersebut namun sekaligus prihatin dan kecewa karena tindakan PLN terhadap pelanggan baik yang menunggak maupun terkena OPAL terkesan arogan .

“ Mereka arogan karena menganggap masyarakat itu butuh listrik . Mereka juga tidak pernah peduli dengan kerugian moril dan materil yang dialami konsumen akibat pemadaman selama ini . Ini membuat kita prihatin dan kecewa “ ujar Purnomo.

Untuk itu, Purnomo yang juga Ketua Umum PB Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumut dan Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) ini menghimbau kepada masyarakat pelanggan PLN untuk mengawasi dan mencatat meteran listrik saat petugas PLN melakukan pencatatan. Hal ini perlu dilakukan agar diketahui secara benar angka meteran dan tarif yang aktual di masing-masing pelanggan.

“ Pelanggan jangan pasif, jika perlu pertanyakan kepada petugas pencatat . Ketidaktahuan terhadap angka pemakaian listrik dan tarif yang sebenarnya jelas sangat merugikan pelanggan “ ujar Purnomo.

Dijelaskannya lagi , LSM PELITA telah menginventarisir berbagai pengaduan pelanggan PLN beserta bukti tagihan maupun bukti surat pemutusan dan pembongkaran yang diterima lembaga ini , termasuk tata cara penanganan dan penindakan petugas PLN dilapangan , menginvestigasi dan mendata langsung kelapangan terhadap dugaan adanya keterlibatan petugas PLN , serta kajian hukum sebagai alas gugatan.

“ Dengan semua bukti-bukti yang ada tersebut , tidak lama lagi kita akan ajukan gugatan hukum “ tandas Purnomo.

Saat disinggung kegagalan gugatan hukum oleh salah satu lembaga sejenis beberapa waktu lalu , Purnomo menegaskan tidak akan mundur karena itu merupakan hak konsumen .

Menurutnya , tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk membela kepentingan masyarakat konsumen PLN yang dirugikan baik moril maupun materil. (dfn)

Hindari Tudingan Terhadap Pj Walikota Medan

MEDAN, METROPOST

Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) tetap konsisten mendukung sepenuhnya Pj Walikota Medan Drs.H.Afifuddin Lubis sesuai wewenang jabatan yang ada padanya , untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus melakukan perbaikan manajemen pemerintahan kota yang berantakan pasca Abdillah – Ramli menjalani proses hukum akibat adanya tuduhan tindak pidana korupsi.

Masyarakat, Legislatif dan Pejabat Pemko Medan harus bisa menerima kenyataan bahwa pembangunan serta berbagai kemudahan yang diberikan Pemerintahan sebelumnya ternyata hanya “kamuflase” belaka untuk menutupi berbagai kelemahan yang ada. Meski ada sebagian masyarakat dan pejabat Pemko turut menikmati kebaikan masa pemerintahan Abdillah – Ramli namun tidak sedikit masyarakat yang jadi “ngelongso” .

“ Banyak aset daerah, fasilitas sekolah, gedung-gedung di tukar guling tapi merugi dan menyisakan keperihan dan penderitaan sebagian masyarakat Medan “ ungkap H.S.Purnomo Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) kepada wartawan di Medan , kemarin.

Purnomo menegaskan, saat ini banyak pihak yang menuding kinerja pemerintahan Afifuddin lemah sehingga banyak infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang terabaikan.

Dia menilai jika pemerintahan sebelumnya memberikan pelayanan KTP, KK dan Pelayanan Kesehatan secara gratis sehingga ada sebagian masyarakat termasuk anggota DPRD Medan yang memujinya , tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah kepemimpinan.

“ Pada kenyataannya , banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan tersebut karena masyarakat tetap dibebani dengan biaya-biaya yang diistilahkan uang rokok atau uang terima kasih “ ujar Purnomo.

Ditegaskannya , masyarakat juga harus melihat kenyataan bahwa apa yang dianggap selama ini pembangunan kota Medan berkembang dengan pesat, ternyata meninggalkan bom waktu.

Faktanya, Medan termasuk kota terkorup di Indonesia. Dengan adanya proses hukum terhadap Walikota dan Wakil Walikota , pejabat – pejabat di Dinas Perhubungan , PD Pasar , Dinas Perikanan dan Kelautan , Camat dan Lurah, dan banyak lagi yang bakal menyusul , membuktikan bahwa pemerintahan sebelumnya tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat.

Purnomo yang juga Ketua Umum PB Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumut ini menduga , tidak sinerjinya pemerintahan Afifuddin saat ini tidak terlepas dari andil oknum-oknum di jajaran Pemko Medan yang memiliki kedekatan dan mendapat jabatan strategis dimasa pemerintahan Abdillah – Ramli . Akibatnya jelas, mereka tidak sepenuhnya mendukung kepemimpinan Afifuddin.

Untuk itu , sebagai warga dia berharap agar seluruh elemen masyarakat, DPRD dan jajaran aparatur Pemko Medan untuk bergandengan tangan membangun kota Medan serta mendukung kepemimpinan Afifuddin untuk meneruskan pembangunan kota Medan demi kepentingan seluruh komponen masyarakat Medan .

“ Siapapun pemimpinnya, sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk mendukungnya agar semua program pembangunan terealisasikan “ ujar Purnomo mengakhiri. (if)

Segera Tertibkan Atribut Parpol Dan Caleg

MEDAN , METROPOST

Pemerintah Provinsi , Pemerintah Daerah dan KPU diminta segera menertibkan atribut parpol dan caleg yang berserakan di berbagai tempat yang membuat suasana diberbagai daerah dan kota menjadi semak dan merusak pemandangan.

Tidak ada alasan untuk tidak menertibkannya semua atribut parpol dan caleg tersebut sebab sudah ada ketentuan hukumnya.

Demikian ditegaskan Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) H.S.Purnomo kepada wartawan di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (22/11).

Menurutnya , berdasarkan UU 10/2008 dan Peraturan KPU No 19/2008 ditegaskan, dilarang memasang alat peraga di lembaga pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, jalan protokol, kantor pemerintah, dan rumah pribadi yang tidak diinginkan oleh pemiliknya.

Pemerintah setempat dan KPU , tambah Purnomo lebih baik mengambil inisiatif segera menertibkan, jangan menunggu pihak parpol dan caleg karena tidak ada jaminan mereka yang akan melakukannya.

“ Seharusnya inisiatif itu datang dari seluruh Parpol dan Caleg , karena seharusnya mereka lebih memahami ketentuan tentang pelarangan pemasangan alat peraga tersebut , bukan masyarakat” ujar Purnomo

Dia mencontohkan , sebagaimana dilangsir dari media bahwa Pemko Medan sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa 9 ruas jalan protokol dan 12 taman kota tidak dibenarkan dipasang alat peraga kampanye atau atribut parpol. Rekomendasi itu menyebutkan , tidak diperkenankan memasang dan menempel leaflet atau selebaran kampanye spanduk , poster, dan baliho parpol peserta pemilu di pohon maupun pagar dan dinding taman.

Selain itu , atribut kampanye juga tidak diperkenankan dipasang di panggung panggung papan reklame, di kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung bersejarah, dan rumah ibadah.

Dikatakannya , jika tidak segera dilakukan penertiban bisa dibayangkan bagaimana jadinya daerah dan kota jika 44 parpol dan berkisar 1900 caleg secara serentak memasang dan menempel atribut, poster, baliho, stiker di berbagai tempat dari pelosok hingga pusat kota. Sudah tentu merusak keindahan dan kelestarian lingkungan.

Purnomo yang juga aktif di berbagai organisasi , LSM dan penerbitan pers ini menambahkan , ada baiknya seluruh parpol dan caleg tidak menggunakan tempat-tempat maupun sarana-sarana public , namun dengan memanfaatkan publikasi melalui berbagai media cetak dan elektronika yang ada.

“ Selain membuat suasana daerah dan kota menjadi bersih dan indah, juga lebih professional, dan jelas meningkatkan harkat dan marwah dari parpol dan caleg itu sendiri dimata masyarakat ” jelas Purnomo (hsp )

Kinerja PLN Atasi Pemadaman Dinilai Membaik

MEDAN, METROPOST

Pemadaman listrik oleh PLN Sumut selama beberapa waktu lalu dirasa sangat merugikan masyarakat dan konsumen pelanggannya. Meski berbagai upaya telah dilakukan, namun masyarakat menjadi pesimis dan antipati dengan sikap maupun janji-janji PLN.

Untungnya masyarakat maupun konsumen dapat menahan diri dari rasa “amarah” dengan sikap dan pola kerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang Undang maupun Peraturan Pemerintahan lainnya tentang kelistrikan. Hal ini disebabkan mulai berkurangnya frekwensi pemadaman yang dilakukan PLN Sumut sehingga masyarakat dan konsumen pelanggan dapat melaksanakan aktifitas perekonomiannya dengan lancar.

Demikian dikatakan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya Masyarakat Pelita (LSM PELITA) H.S.Purnomo kepada wartawan di Medan, kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai elemen masyarakat dan konsumen pelanggan PLN tidak memungkiri jika PLN Sumut terus berupaya melakukan perbaikan diberbagai sektor terkait kelancaran pendistribusian arus listrik kepada masyarakat.

“ Kita menilai kondisi pasokan listrik saat ini sangat menggembirakan dengan berkurangnya waktu pemadaman yang cukup signifikan sehingga aktifitas masyarakat berjalan dengan baik “ ungkap Purnomo.

Menurutnya, dengan lancarnya pasokan listrik saat ini menunjukkan adanya kesungguhan pihak pimpinan PLN Sumut dan jajarannya untuk memperbaiki kinerja mereka. Jikapun terjadi pemadaman , tambahnya, tidak lain disebabkan faktor non tehnis seperti gangguan alam maupun adanya perbaikan dan pergantian tiang-tiang jaringan listrik.

Untuk itu, lanjut Purnomo yang juga Ketua Umum PB Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumut ini berharap kondisi saat ini harus terus dipertahankan oleh pimpinan dan jajaran PLN Sumut bahkan hingga kondisi normal tanpa ada pemadaman lagi selain karena faktor “force mayeur”.  

Namun, sebagai lembaga yang konsern terhadap perlindungan konsumen, dia tidak menampik jika masih terjadi pemadaman berkelanjutan maka lembaganya akan terus mengkritisi PLN dan berada dibarisan terdepan membela masyarakat pelanggan.

“ Sebagai elemen masyarakat , kami siap bermitra dan mendukung secara penuh upaya yang terus dilakukan PLN terkait pasokan listrik ke masyarakat, namun kita juga  akan menentang kebijakan PLN yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumennya “ tegas Purnomo. (if)

Awasi Pengaspalan Jalan Rusak Di Medan

MEDAN, METROPOST

Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) menyambut baik mulai dilaksanakannya perbaikan di beberapa ruas jalan di Medan yang selama ini mengalami kerusakan parah.

Namun, pengaspalan kembali jalan-jalan tersebut diragukan kualitasnya dan dikhawatirkan hanya akan bertahan hitungan bulan saja. Indikasi ini berkaitan dengan ketebalan lapisan aspal hotmix yang tidak sesuai dengan kondisi kountur tanah yang lembek. 

Demikian ditegaskan Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) H.S.Purnomo kepada wartawan di Medan, kemarin.

Menurutnya , perbaikan jalan yang selama ini hancur dan rusak parah sebaiknya tidak dilakukan asal jadi saja melainkan harus sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan oleh jalan-jalan yang rusak tersebut.

“ Pihak pelaksana pekerjaan harus bekerja berdasarkan standarisasi dan bestek agar hasil pengaspalan jalan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama mengingat anggaran untuk perbaikannya cukup besar “ ujar Purnomo.

Ditambahkannya, perbaikan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan parah hampir merata terjadi tersebut , selain akan memperlancar aktifitas perekonomian dan mobilisasi warga , juga akan mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintahan. Hasil pantauan tim KOMPPAK dilapangan beberapa ruas jalan yang sedang diperbaiki diantaranya sepanjang jalan SMAN 2 kawasan Medan Polonia, dan jalan Karyawan, Pangkalan Masyhur, Medan Johor.  

Untuk itu , Purnomo yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya masyarakat Pelita (LSM PELITA) ini menegaskan , sebagai lembaga yang konsern terhadap kepentingan masyarakat KOMPPAK beserta kelompok jaringannya akan terus  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perbaikan jalan-jalan tersebut.  Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pelapisan kembali ruas jalan yang rusak parah harus dilakukan dan kami akan lakukan semaksimal mungkin.

Terkait pelaksanaan pekerjaan pelapisan kembali jalan-jalan rusak di Medan dibeberapa kawasan tersebut , saat ini tim KOMPPAK sedang melakukan investigasi .

“ Jika hasil investigasi tersebut nantinya ditemukan adanya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, maka kami akan teruskan kepihak terkait termasuk lembaga pemerintah dibidang tindak pindak korupsi “ ungkap Purnomo. (dm)