MEDAN, METROPOST

Janji PLN Sumut untuk tidak terjadi pemadaman listrik pada Natal dan Tahun Baru sebagaimana dilangsir di media ini diragukan. Keraguan tersebut diantaranya datang dari Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya Masyarakat Pelita (LSM PELITA) .

Sebagai salah satu elemen masyarakat menilai, janji-janji PLN selama ini selalu tidak sesuai dengan kenyataan bahkan terkesan mau menang sendiri. Buktinya, meski kontinuitas pemadaman sudah jauh berkurang dibanding beberapa bulan lalu, namun pemadaman masih saja terjadi. Alasannya selalu saja karena gangguan alam.

“ Kita meragukan janji itu , begitupun kita akan lihat kenyataannya nanti “ ungkap H.S.Purnomo Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya Masyarakat Pelita (LSM PELITA) kepada wartawan di Medan , kemarin.

Terkait tunggakan listrik pelanggan dan pelaksanaan OPAL yang dilakukan PLN akhir-akhir ini , Purnomo mendukung upaya tersebut namun sekaligus prihatin dan kecewa karena tindakan PLN terhadap pelanggan baik yang menunggak maupun terkena OPAL terkesan arogan .

“ Mereka arogan karena menganggap masyarakat itu butuh listrik . Mereka juga tidak pernah peduli dengan kerugian moril dan materil yang dialami konsumen akibat pemadaman selama ini . Ini membuat kita prihatin dan kecewa “ ujar Purnomo.

Untuk itu, Purnomo yang juga Ketua Umum PB Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumut dan Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) ini menghimbau kepada masyarakat pelanggan PLN untuk mengawasi dan mencatat meteran listrik saat petugas PLN melakukan pencatatan. Hal ini perlu dilakukan agar diketahui secara benar angka meteran dan tarif yang aktual di masing-masing pelanggan.

“ Pelanggan jangan pasif, jika perlu pertanyakan kepada petugas pencatat . Ketidaktahuan terhadap angka pemakaian listrik dan tarif yang sebenarnya jelas sangat merugikan pelanggan “ ujar Purnomo.

Dijelaskannya lagi , LSM PELITA telah menginventarisir berbagai pengaduan pelanggan PLN beserta bukti tagihan maupun bukti surat pemutusan dan pembongkaran yang diterima lembaga ini , termasuk tata cara penanganan dan penindakan petugas PLN dilapangan , menginvestigasi dan mendata langsung kelapangan terhadap dugaan adanya keterlibatan petugas PLN , serta kajian hukum sebagai alas gugatan.

“ Dengan semua bukti-bukti yang ada tersebut , tidak lama lagi kita akan ajukan gugatan hukum “ tandas Purnomo.

Saat disinggung kegagalan gugatan hukum oleh salah satu lembaga sejenis beberapa waktu lalu , Purnomo menegaskan tidak akan mundur karena itu merupakan hak konsumen .

Menurutnya , tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk membela kepentingan masyarakat konsumen PLN yang dirugikan baik moril maupun materil. (dfn)

Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) tetap konsisten mendukung sepenuhnya Pj Walikota Medan Drs.H.Afifuddin Lubis sesuai wewenang jabatan yang ada padanya , untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus melakukan perbaikan manajemen pemerintahan kota yang berantakan pasca Abdillah – Ramli menjalani proses hukum akibat adanya tuduhan tindak pidana korupsi.

Masyarakat, Legislatif dan Pejabat Pemko Medan harus bisa menerima kenyataan bahwa pembangunan serta berbagai kemudahan yang diberikan Pemerintahan sebelumnya ternyata hanya “kamuflase” belaka untuk menutupi berbagai kelemahan yang ada. Meski ada sebagian masyarakat dan pejabat Pemko turut menikmati kebaikan masa pemerintahan Abdillah – Ramli namun tidak sedikit masyarakat yang jadi “ngelongso” .

“ Banyak aset daerah, fasilitas sekolah, gedung-gedung di tukar guling tapi merugi dan menyisakan keperihan dan penderitaan sebagian masyarakat Medan “ ungkap H.S.Purnomo Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) kepada wartawan di Medan , kemarin.

Purnomo menegaskan, saat ini banyak pihak yang menuding kinerja pemerintahan Afifuddin lemah sehingga banyak infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang terabaikan.

Dia menilai jika pemerintahan sebelumnya memberikan pelayanan KTP, KK dan Pelayanan Kesehatan secara gratis sehingga ada sebagian masyarakat termasuk anggota DPRD Medan yang memujinya , tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah kepemimpinan.

“ Pada kenyataannya , banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan tersebut karena masyarakat tetap dibebani dengan biaya-biaya yang diistilahkan uang rokok atau uang terima kasih “ ujar Purnomo.

Ditegaskannya , masyarakat juga harus melihat kenyataan bahwa apa yang dianggap selama ini pembangunan kota Medan berkembang dengan pesat, ternyata meninggalkan bom waktu.

Faktanya, Medan termasuk kota terkorup di Indonesia. Dengan adanya proses hukum terhadap Walikota dan Wakil Walikota , pejabat – pejabat di Dinas Perhubungan , PD Pasar , Dinas Perikanan dan Kelautan , Camat dan Lurah, dan banyak lagi yang bakal menyusul , membuktikan bahwa pemerintahan sebelumnya tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat.

Purnomo yang juga Ketua Umum PB Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumut ini menduga , tidak sinerjinya pemerintahan Afifuddin saat ini tidak terlepas dari andil oknum-oknum di jajaran Pemko Medan yang memiliki kedekatan dan mendapat jabatan strategis dimasa pemerintahan Abdillah – Ramli . Akibatnya jelas, mereka tidak sepenuhnya mendukung kepemimpinan Afifuddin.

Untuk itu , sebagai warga dia berharap agar seluruh elemen masyarakat, DPRD dan jajaran aparatur Pemko Medan untuk bergandengan tangan membangun kota Medan serta mendukung kepemimpinan Afifuddin untuk meneruskan pembangunan kota Medan demi kepentingan seluruh komponen masyarakat Medan .

“ Siapapun pemimpinnya, sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk mendukungnya agar semua program pembangunan terealisasikan “ ujar Purnomo mengakhiri. (if)

Pemerintah Provinsi , Pemerintah Daerah dan KPU diminta segera menertibkan atribut parpol dan caleg yang berserakan di berbagai tempat yang membuat suasana diberbagai daerah dan kota menjadi semak dan merusak pemandangan.

Tidak ada alasan untuk tidak menertibkannya semua atribut parpol dan caleg tersebut sebab sudah ada ketentuan hukumnya.

Demikian ditegaskan Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) H.S.Purnomo kepada wartawan di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (22/11).

Menurutnya , berdasarkan UU 10/2008 dan Peraturan KPU No 19/2008 ditegaskan, dilarang memasang alat peraga di lembaga pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, jalan protokol, kantor pemerintah, dan rumah pribadi yang tidak diinginkan oleh pemiliknya.

Pemerintah setempat dan KPU , tambah Purnomo lebih baik mengambil inisiatif segera menertibkan, jangan menunggu pihak parpol dan caleg karena tidak ada jaminan mereka yang akan melakukannya.

“ Seharusnya inisiatif itu datang dari seluruh Parpol dan Caleg , karena seharusnya mereka lebih memahami ketentuan tentang pelarangan pemasangan alat peraga tersebut , bukan masyarakat” ujar Purnomo

Dia mencontohkan , sebagaimana dilangsir dari media bahwa Pemko Medan sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa 9 ruas jalan protokol dan 12 taman kota tidak dibenarkan dipasang alat peraga kampanye atau atribut parpol. Rekomendasi itu menyebutkan , tidak diperkenankan memasang dan menempel leaflet atau selebaran kampanye spanduk , poster, dan baliho parpol peserta pemilu di pohon maupun pagar dan dinding taman.

Selain itu , atribut kampanye juga tidak diperkenankan dipasang di panggung panggung papan reklame, di kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung bersejarah, dan rumah ibadah.

Dikatakannya , jika tidak segera dilakukan penertiban bisa dibayangkan bagaimana jadinya daerah dan kota jika 44 parpol dan berkisar 1900 caleg secara serentak memasang dan menempel atribut, poster, baliho, stiker di berbagai tempat dari pelosok hingga pusat kota. Sudah tentu merusak keindahan dan kelestarian lingkungan.

Purnomo yang juga aktif di berbagai organisasi , LSM dan penerbitan pers ini menambahkan , ada baiknya seluruh parpol dan caleg tidak menggunakan tempat-tempat maupun sarana-sarana public , namun dengan memanfaatkan publikasi melalui berbagai media cetak dan elektronika yang ada.

“ Selain membuat suasana daerah dan kota menjadi bersih dan indah, juga lebih professional, dan jelas meningkatkan harkat dan marwah dari parpol dan caleg itu sendiri dimata masyarakat ” jelas Purnomo (hsp )

Pemadaman listrik oleh PLN Sumut selama beberapa waktu lalu dirasa sangat merugikan masyarakat dan konsumen pelanggannya. Meski berbagai upaya telah dilakukan, namun masyarakat menjadi pesimis dan antipati dengan sikap maupun janji-janji PLN.

Untungnya masyarakat maupun konsumen dapat menahan diri dari rasa “amarah” dengan sikap dan pola kerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang Undang maupun Peraturan Pemerintahan lainnya tentang kelistrikan. Hal ini disebabkan mulai berkurangnya frekwensi pemadaman yang dilakukan PLN Sumut sehingga masyarakat dan konsumen pelanggan dapat melaksanakan aktifitas perekonomiannya dengan lancar.

Demikian dikatakan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya Masyarakat Pelita (LSM PELITA) H.S.Purnomo kepada wartawan di Medan, kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai elemen masyarakat dan konsumen pelanggan PLN tidak memungkiri jika PLN Sumut terus berupaya melakukan perbaikan diberbagai sektor terkait kelancaran pendistribusian arus listrik kepada masyarakat.

“ Kita menilai kondisi pasokan listrik saat ini sangat menggembirakan dengan berkurangnya waktu pemadaman yang cukup signifikan sehingga aktifitas masyarakat berjalan dengan baik “ ungkap Purnomo.

Menurutnya, dengan lancarnya pasokan listrik saat ini menunjukkan adanya kesungguhan pihak pimpinan PLN Sumut dan jajarannya untuk memperbaiki kinerja mereka. Jikapun terjadi pemadaman , tambahnya, tidak lain disebabkan faktor non tehnis seperti gangguan alam maupun adanya perbaikan dan pergantian tiang-tiang jaringan listrik.

Untuk itu, lanjut Purnomo yang juga Ketua Umum PB Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumut ini berharap kondisi saat ini harus terus dipertahankan oleh pimpinan dan jajaran PLN Sumut bahkan hingga kondisi normal tanpa ada pemadaman lagi selain karena faktor “force mayeur”.  

Namun, sebagai lembaga yang konsern terhadap perlindungan konsumen, dia tidak menampik jika masih terjadi pemadaman berkelanjutan maka lembaganya akan terus mengkritisi PLN dan berada dibarisan terdepan membela masyarakat pelanggan.

“ Sebagai elemen masyarakat , kami siap bermitra dan mendukung secara penuh upaya yang terus dilakukan PLN terkait pasokan listrik ke masyarakat, namun kita juga  akan menentang kebijakan PLN yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumennya “ tegas Purnomo. (if)

Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) menyambut baik mulai dilaksanakannya perbaikan di beberapa ruas jalan di Medan yang selama ini mengalami kerusakan parah.

Namun, pengaspalan kembali jalan-jalan tersebut diragukan kualitasnya dan dikhawatirkan hanya akan bertahan hitungan bulan saja. Indikasi ini berkaitan dengan ketebalan lapisan aspal hotmix yang tidak sesuai dengan kondisi kountur tanah yang lembek. 

Demikian ditegaskan Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) H.S.Purnomo kepada wartawan di Medan, kemarin.

Menurutnya , perbaikan jalan yang selama ini hancur dan rusak parah sebaiknya tidak dilakukan asal jadi saja melainkan harus sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan oleh jalan-jalan yang rusak tersebut.

“ Pihak pelaksana pekerjaan harus bekerja berdasarkan standarisasi dan bestek agar hasil pengaspalan jalan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama mengingat anggaran untuk perbaikannya cukup besar “ ujar Purnomo.

Ditambahkannya, perbaikan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan parah hampir merata terjadi tersebut , selain akan memperlancar aktifitas perekonomian dan mobilisasi warga , juga akan mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintahan. Hasil pantauan tim KOMPPAK dilapangan beberapa ruas jalan yang sedang diperbaiki diantaranya sepanjang jalan SMAN 2 kawasan Medan Polonia, dan jalan Karyawan, Pangkalan Masyhur, Medan Johor.  

Untuk itu , Purnomo yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya masyarakat Pelita (LSM PELITA) ini menegaskan , sebagai lembaga yang konsern terhadap kepentingan masyarakat KOMPPAK beserta kelompok jaringannya akan terus  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perbaikan jalan-jalan tersebut.  Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pelapisan kembali ruas jalan yang rusak parah harus dilakukan dan kami akan lakukan semaksimal mungkin.

Terkait pelaksanaan pekerjaan pelapisan kembali jalan-jalan rusak di Medan dibeberapa kawasan tersebut , saat ini tim KOMPPAK sedang melakukan investigasi .

“ Jika hasil investigasi tersebut nantinya ditemukan adanya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, maka kami akan teruskan kepihak terkait termasuk lembaga pemerintah dibidang tindak pindak korupsi “ ungkap Purnomo. (dm)

MEDAN , METROPOST

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian gencar bertindak hingga menyeret pelaku korupsi ke pengadilan Tipikor, tampaknya tidak membuat jera para “pecinta korupsi” di negara ini. Diibaratkan seperti penjahat, semakin canggih peralatan untuk mencegah dan menangkap pelaku kejahatan tersebut , semakin lihai pula mereka mengantisipasinya. Celah-celah yang ada ternyata mereka pelajari dengan cermat sehingga berbagai kelemahan mereka gunakan untuk tetap melakukan korupsi maupun memperkaya diri mereka sendiri tanpa ada perasaan takut sedikitpun.

Dengan begitu, mereka dengan mudah pula melakukan penyelewengan dengan bukti-bukti yang lemah sehingga mereka mampu meloloskan diri dari sangkaan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KPK perlu lebih intensif memantau dan memeriksa para OKB (orang kaya baru- red) yang diduga kekayaannya diperoleh dari penyalahgunaan kekuasaan.

“ KPK harus lebih intensif menyidik para pejabat maupun aparatur pemerintahan yang tiba-tiba mampu membeli mobil-mobil baru maupun rumah barunya dalam kurun waktu singkat “ ungkap Ketua Komite Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) H.S.Purnomo kepada wartawan di Medan, kemarin.

Purnomo menambahkan, dari hasil pengamatannya, dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi disinyalir terjadi di daerah-daerah pemekaran. Hal ini dapat terjadi mengingat daerah pemekaran mendapat anggaran yang besar sehingga banyak aparatur pemerintahan berlomba-lomba mendapatkan jabatan di daerah baru tersebut.

“Daerah pemekaran berpotensi dijadikan lahan empuk bagi aparatur pemerintahan yang menjadi pejabat di daerah karena tata kelola manajemen keuangan dan anggarannya masih amburadul . Hal ini membuka peluang terjadinya dugaan penyalahgunaan keuangan dan anggaran pemerintahan setempat untuk memperkaya diri mereka dan kroni-kroninya “ ujar Purnomo.

Sebagai ilustrasi, kata Purnomo, di beberapa daerah pemekaran di Sumatera Utara , sebelumnya diketahui sang pejabat hanya memiliki satu kenderaan pribadi dan satu rumah . Namun setelah yang bersangkutan menduduki salah satu jabatan strategis di daerah pemekaran tersebut, dalam waktu singkat kini rumahnya dipenuhi berbagai merek mobil build up berplat putih dengan harga ratusan juta rupiah. Belum lagi rumah barunya dibeberapa lokasi.

Secara logika, lanjutnya, dengan gaji yang diterima sebagai pejabat sudah tentu akan memakan waktu panjang agar ia dapat membeli kenderaan maupun rumah baru tersebut. Kondisi ini tentu perlu dipertanyakan dari mana sumbernya ?

Untuk itu, KPK dan seluruh elemen masyarakat harus jeli mengamati para pejabat baru didaerah-daerah pemekaran sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara dan penyalahgunaan kekuasaan.

“ Perlu ada pengawasan yang lebih spesifik serta tindakan hukum yang berat terhadap pejabat tersebut untuk menimbulkan efek jera dalam perbuatan tindak pidana korupsi untuk kepentingan memperkaya diri sendiri dari pejabat bersangkutan “ ungkap Purnomo. (dd)

Aparatur Pemerintah dan DPRD Jangan Cari Alasan Untuk Mangkir

MEDAN,METROPOST

Ironis sekali menyaksikan kantor-kantor instansi pemerintahan maupun DPRD mulai kosong melompong dan sepi dari aktivitas para aparatur maupun anggota akhir-akhir ini. Hal ini semakin tampak jelas pada minggu-minggu terakhir menjelang semakin dekatnya Lebaran. Para aparatur, mulai dari pejabat maupun PNS hingga anggota DPRD sulit ditemui sehingga warga yang bermaksud mengurus sesuatu tidak mendapat pelayanan dengan baik.

Mangkirnya para aparatur negara hingga anggota DPRD tersebut menjadi sorotan dan sangat disesalkan masyarakat mengingat masih banyak warga yang bermaksud mengurus surat-surat dan sebagainya , apalagi karena akan menghadapi libur panjang lebaran.

“ Sangat disesalkan jika warga akhirnya tidak dapat mengurus berbagai keperluannya karena para aparatur mulai dari pejabat instansi bersangkutan hingga petugas PNS mangkir menjelang hari besar keagamaan seperti lebaran saat ini “ ungkap Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) H.S.Purnomo kepada wartawan di Medan , kemarin.

Menurut Purnomo, harus ada ketegasan dari Badan Pengawas Kepegawaian yang berwenang mengambil tindakan terhadap aparatur, baik Pejabat Dinas hingga PNS yang mangkir sebelum waktunya. Apalagi mangkirnya para aparatur pemerintahan tersebut dengan alasan untuk menghindari “serbuan” berbagai elemen masyarakat , warga maupun wartawan .

Alasan tersebut jelas mengada-ada, jika pun itu terjadi tidak selayaknya mereka menghindar dan mangkir. Karena itu, Gubernur, Bupati maupun Walikota harus tegas, jika perlu berikan contoh kepada seluruh jajarannya, apa yang pantas dilakukan sebagai aparatur negara.

“ Jangan sampai masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan , karena mereka mangkir akhirnya tidak terlayani sehingga menyebabkan kekecewaan warga. Sudah menjadi tugas dan kewajiban aparatur pemerintahan melayani warga dengan baik “ ujar Purnomo .

Dari pengamatannya dilapangan , selain kondisi aparatur pemerintah yang mangkir dan tidak terlayaninya kepentingan pelayanan warga dengan baik, Purnomo juga menyesali banyaknya anggota DPRD yang berbuat hal yang sama.

Menyikapi kondisi tersebut, sebagai elemen masyarakat dia menghimbau kepada aparatur pemerintahan , pejabat , PNS , hingga anggota DPRD untuk tetap memberikan pelayanan kepada warga yang masih memerlukan pengurusan diinstansi terkait. Jangan berdalih takut “diserbu” warga lantas mangkir.

“ Jangan mentang-mentang mereka di gaji oleh pemerintah, sesuka hatinya saja dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk mangkir . Seharusnya mereka menyadari ada tanggung jawab moral mereka sebagai aparatur pemerintah maupun anggota DPRD kepada masyarakat “ ujar Purnomo.

Sekedar diketahui, sesuai dengan keputusan pemerintah bahwa hari libur Cuti Bersama dalam rangka Idul Fitri dimulai sejak Senin 29/9 hingga 3/10. (is)

Masyarakat tidak perlu apriori dengan berbagai upaya yang dilakukan pihak manajemen PDAM Tirtanadi saat ini , karena masyarakat Medan dan Sumut termasuk warga miskin , dapat menikmati kebutuhan air bersih secara merata dan berkesinambungan dengan harga jual yang terjangkau dan murah. Apalagi adanya pihak-pihak yang mengaitkannya dengan laporan BPK 2006 silam mengenai pengadaan barang dan pinjaman karyawan.

Sebagai elemen masyarakat dan konsumen , kami mendukung secara penuh berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan PDAM Tirtanadi sebagai perusahaan daerah milik provinsi Sumatera Utara mulai dari manajemen mutu hingga manajemen lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi kesejahteraan masyarakat.

Demikian dikatakan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya Masyarakat Pelita (LSM PELITA) H.S.Purnomo kepada wartawan di Medan, kemarin,

Lebih Lanjut Purnomo mengatakan, sebagai perusahaan daerah yang mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Medan dan sekitarnya secara merata dan berkesinambungan , PDAM Tirtanadi diakui telah melakukan upaya maksimal dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Perusahaan yang berdiri sejak 1905 itu, dengan berkisar 360 ribu sambungan, PDAM Tirtanadi mampu melayani lebih dari 1,8 juta dari 2,1 juta warga Ibukota Sumatera Utara tersebut.

Selain itu , dengan adanya 5 instalasi pengolahan air dan manajemen pengontrolan yang ketat, air bersih yang dihasilkan layak dan memenuhi standard untuk digunakan masyarakat . Sehingga wajar jika PDAM Tirtanadi memperoleh 8 sertifikat ISO dibidang sistim manajemen mutu dan sistim manajemen lingkungan serta Penghargaan PDAM terbaik katagori kota metropolitan di Indonesia 2005, 2006 dan 2007 dari Menteri PU Republik Indonesia dan Dubai Award 2008.

“ Dengan kondisi tersebut, sangat jelas bahwa PDAM Tirtanadi telah melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai perusahaan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat” jelas Purnomo.

Untuk itu dia heran masih adapihak-pihak yang menuding PDAM Tirtanadi dengan berbagai dalih , termasuk laporan BPK tahun buku 2006.

Purnomo menambahkan, sepengetahuannya laporan pemeriksaan BPK tahun buku 2006 , disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PDAM Tirtanadi Sumut tanggal 31 Desember 2006, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

“ Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut tidak disebutkan adanya unsure kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan seperti yang diduga “ ujar Purnomo.

Selain itu , berdasarkan pengamatannya dilapangan yang menarik dan dinilai sebagai kebijakan genius adalah sistim pembayaran tagihan air minumnya. Jika pada umumnya banyak pelanggan air minum harus mendatangi loket-loket pembayaran, namun di para pelanggan PDAM Tirtanadi dilayani dengan sistem penagihan dari pintu ke pintu (door to door) langsung ke rumah rumah pelanggan.

Jika pelanggan telat membayar yakni diatas tanggal 20 atau menunggak baru diwajibkan membayar di 15 loket yang tersedia. Menariknya lagi, waktu penagihan pelanggan disesuaikan dengan keberadaan pelanggan di rumah. Ada yang dipungut pagi atau sore atau sabtu untuk yang bekerja di pemerintah.

Cara ini , kata Purnomo , jelas sangat praktis dan menghemat ongkos transport masyarakat konsumen untuk membayar , disamping juga bisa menyerap tenaga kerja sekitar 200 orang untuk menarik tagihan.

Harus diakui , lanjut Purnomo , inilah salah satu kelebihan manajemen pak Syahril dalam mengelola perusahaan daerah tersebut sehingga PDAM Tirtanadi layak menjadi perusahaan daerah kebanggaan rakyat Sumut.

“ Kedepan kami berharap dibawah kepemimpinan Syahril PDAM Tirtanadi dapat menjadi PDAM unggulan di Asia Tenggara “ ujar Purnomo. (if )

Medan, METROPOST

Lembaga Perlindungan Konsumen, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Swadaya Masyarakat Pelita (LSM PELITA) menyesalkan sikap Pemko Medan dan Dinas terkait yang tidak mengambil kebijakan dan tindakan prioritas terhadap kondisi persampahan saat ini. Sebagai instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di kota Medan, seharusnya Dinas Kebersihan segera mengambil langkah-langkah mengatasi semakin bertumpuknya sampah-sampah diberbagai sudut kota. Apapun persoalan yang terjadi terhadap kepemimpinan di Medan, tidak seharusnya persoalan sampah dibiarkan begitu saja oleh Dinas Kebersihan Kota Medan.

Ketua LSM PELITA H.S.Poernomo mengungkapkan kepada wartawan , Kamis (24/7) di Medan terkait ketidak mampuan Pemko Medan mengatasi sampah yang kian menggunung di berbagai kawasan pasca pemeriksaan Walikota dan Wakil Walikota Medan oleh KPK.

Poernomo menegaskan, dampak dibiarkannya sampah menumpuk oleh instansi terkait selain kota menjadi jorok, bau dan merusak pemandangan, serta menimbulkan berbagai sumber penyakit bagi warga disekitar tumpukan sampah, juga memberi image negatif terhadap investor dan kunjungan wisatawan kekota Medan.

“Jangan sampai kota Medan ini dijadikan lautan sampah karena ketidakpedulian pihak Pemko Medan mengatasi pengelolaan sampah dan harus diingat, warga berhak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melakukan tuntutan hukum kepada Pemko Medan atas ketidak nyamanan pelayanan terhadap warga “ ungkap Poernomo

Hasil pantauan LSM PELITA dari berbagai sumber dan dilapangan , kondisi ini terjadi salah satunya karena ketidak mampuan Dinas Kebersihan menyediakan truk pengangkut sampah yang selama ini menurut pemberitaan di media massa dipergunakan melalui sewa dengan pihak ketiga. Selain itu sistim manajemen retribusi dan manajemen pengawasan yang buruk menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan oleh para pengelola hingga di tingkat Kelurahan.

“ Jika itu menjadi alasan, seharusnya Pemko Medan dan DPRD Medan mengambil langkah-langkah kebijakan strategis. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang sudah berjalan ratusan tahun, persoalan ketiadaan armada pengangkut sampah bukan suatu alasan untuk membenarkan ketidak mampuan mereka memenej sebuah pemerintahan kota “ ujar Poernomo.

Menurut penilaian Poernomo, selama ini pihak Pemko Medan dan instansi terkait terkesan tidak transparan dalam pengelolaan sampah sehingga pihak swasta maupun warga terkesan apatis membantu pihak Pemko. Pola manajemen pemerintahan Pemko Medan tersebut harus dirubah secara signifikan dengan membangun kerjasama yang lebih luas dengan pihak swasta maupun masyarakat secara transparan dan kompetitif.

“Jangan seperti selama ini, tidak transparan, retribusi yang tidak jelas, jadwal angkut yang tidak menentu , ataupun penyalahgunaan hasil retribusi sehingga menimbulkan permasalahan yang meluas seperti yang terjadi saat ini ” ujarnya.

Untuk itu, tambah Poernomo, LSM PELITA menghimbau Pemko Medan untuk lebih memprioritaskan kepentingan warga dan kepentingan pihak nya sendiri terhadap para wisatawan dan investor. Jika Pemko Medan bersifat transparan dan mau membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah ini, kita yakin semua pihak siap bekerjasama dan membantu Pemko Medan . ( ag)

Rakyat Deli Serdang diminta untuk mencermati dengan seksama “track record” para Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan maju dalam Pilkadasung mendatang . Hal ini perlu diingat , karena wilayah Deli Serdang berbatasan dan menjadi daerah penghubung antara Kota Medan sebagai ibukota provinsi dan Kabupaten Serdang Bedagai.  Selain itu, secara geografis wilayah Deli Serdang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang  berlimpah dan berpotensi bila dikelola dengan baik.

Jika rakyat Deli Serdang tidak hati-hati memilih Balon dan hanya didasari atas kemurahan hati Balon pada saat menjelang Pilkada, maka rakyat  Deli Serdang tidak akan mengalami perubahan dan akan kecewa dengan wujud asli pemimpin mereka.

Hal ini ditegaskan Ketua Umum PB Gerakan Peduli Masyarat Jawa (GPMJ) Sumatera Utara, H.S.Poernomo didampingi Bendahara Amin Mendung dan unsur PD GPMJ Deli Serdang  kepada wartawan , Senin (21/7)  di Medan menanggapi munculnya berbagai masalah terkait Balon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang.

            Dikatakannya, saat ini bermunculan Balon dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda, baik yang sudah dikenal secara luas maupun baru muncul kepermukaan saat menjelang Pilkada. Mereka juga memiliki catatan yang berbeda mulai dari yang berpengalaman  di Birokrasi , Legislatif hingga tokoh Dadakan. Perlu diingat wilayah Deli Serdang merupakan wilayah perkebunan dan pertanian sebagai sumber devisa daerah dan negara. Dia kembali mengingatkan agar rakyat Deli Serdang jangan mudah terlena dengan janji-janji muluk Balon yang akhirnya malah memperburuk keadaan.

            “ Dengan kondisi tersebut jangan sampai kelak tanah perkebunan atau pertanian di Deli Serdang digadaikan untuk kepentingan sekelompok orang sehingga akhirnya rakyat Deli Serdang semakin terpuruk kehidupannya “ ungkap Poernomo.

            Mengenai Balon yang layak memimpin Deli Serdang, Poernomo mengatakan  warga Jawa yang merupakan penduduk mayoritas di Deli Serdang pasti menginginkan Tokoh Jawa bisa ikut memimpin Deli Serdang lima tahun kedepan. Sedangkan sosok yang layak  tersebut menurutnya haruslah memenuhi kriteria kepemimpinan yakni, bersih, jujur, profesional, berpendidikan, berpengalaman dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan serta memiliki keinginan kuat untuk mensejahterakan seluruh rakyat Deli Serdang. Selain itu, mampu mencegah Korupsi sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia agar rakyat bisa hidup secara adil dan sejahtera.

“ Untuk mendukung Deli Serdang yang sejahtera, kita siap secara penuh mendukung dan memenangkan Balon yang memenuhi kriteria kepemimpinan dimaksud “ tegas Poernomo. (d)

Tokoh Jangan Paksakan Diri Jadi Balon DPD

MEDAN,METROPOST

Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK)  H.S.Poernomo menyesalkan adanya temuan verifikasi KPU Sumut atas penggunaan KTP kadaluarsa sebagai dukungan yang dipersyaratkan terhadap Balon DPD Sumut serta munculnya klaim masyarakat terhadap penggunaan KTP tanpa izin . Persoalan lain yang muncul terkait Balon DPD Sumut adalah  pihak KPU Sumut yang masih memberi prioritas Balon yang mendaftar meski masa pendaftaran yang ditentukan telah lewat.

Hal ini semakin memperburuk citra Legislatif dimata rakyat setelah berbagai kasus mencuat kepermukaan yang menyeret beberapa anggota Legislatif ke pengadilan.

Poernomo mensinyalir, banyaknya tokoh yang “lompat pagar”  mendaftarkan diri sebagai Balon DPD tidak lebih untuk memperkokoh status mereka di mata masyarakat, sehingga berbagai carapun dilakukan.

“Contoh buruknya adalah penggunaan KTP pendukung kadaluarsa dan tanpa izin dari pemegang KTP . Ini bukti bahwa mereka sangat berambisi untuk menjadi Balon DPD “ ungkap Poernomo.

Untuk itu dia minta agar para tokoh jangan memaksakan diri menjadi Balon DPD jika pada kenyataannya mereka tidak memiliki dukungan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pemilu dan berbuat curang sebelum mereka dipilih rakyat.

“ Seharusnya budaya malu sebagai tokoh ditanamkan dalam diri para Balon, agar rakyat tidak semakin tersesat seperti yang terjadi saat ini. Seperti kasus yang ditangani KPK seharusnya jadi pelajaran bagi para pejabat baik eksekutif maupun legislatif “ ujar Poernomo. (is)

Medan Krisis Kepemimpinan

MEDAN, METROPOST

Gara-gara Walikota dan Wakil Walikota Medan menjalani proses hukum akibat dugaan Korupsi, kota Medan seperti mengalami krisis kepemimpinan . Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Pemko Medan selama ini hanya ada di satu tangan , rapuh dan tidak menerapkan manajemen pemerintahan secara profesional. Hal ini bisa dibuktikan pasca ditahannya Walikota Abdillah dan Wakil Walikota Ramli akibat berbagai kasus yang mengarah keterlibatan berbagai jajaran di lingkungan Pemko Medan.

Warga mengeluhkan ketidak becusan para pelaksana tugas dan tanggung jawab instansi terkait, seperti Dinas Kebersihan,Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas TKTB dan Dinas terkait lainnya. Semua seperti kehilangan pedoman kerja, padahal mereka berkewajiban menjalankan tugasnya sebagai aparatur pemerintahan.

Hal ini dikatakan Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan  Kekuasaan (KOMPPAK) H.S.Poernomo kepada wartawan, di Medan kemarin (22/7) menanggapi kondisi kota Medan belakangan ini.

Dia menambahkan, seharusnya dalam sebuah organisasi pemerintahan, aktif atau tidak aktifnya Walikota maupun Wakil Walikota secara bersinergi semua intansi terkait tetap dapat melaksanakan pelayanan publik sebagaimana mestinya.

Sekarang kita melihat sampah berserakan dan menumpuk dimana-mana, jalanan dan drainase hancur, pengurusan KTP dan KK berbulan-bulan dan sebagainya. Alasan mereka sederhana, tidak ada anggaran atau takut merealisasikan pekerjaan dan diperiksa KPK.

Begitu juga peranan DPRD Kota Medan semakin lemah padahal seharusnya mereka mampu menjembatani antara kepentingan dan kebutuhan warga dengan pihak Pemko.

“ Kenyataannya sekarang semua institusi seakan mati suri dan tak mampu berbuat bagi warganya “ ujar Poernomo.

Dia juga menyesalkan sikap para aparatur pemerintah dan Legislatif yang terkesan “buang badan” setelah KPK gencar melakukan pemeriksaan. Poernomo menduga, amburadulnya pelayanan publik di kota Medan saat ini tidak terlepas dari sikap ketakutan atas keterlibatan mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya kepada Walikota dan Wakil Walikota sehingga pada saat Pimpinan mereka bermasalah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

“Jika mereka tidak berkonspirasi kenapa harus takut, jalankan saja tugas dan kewajiban setiap Instansi sebagaimana mestinya termasuk para anggota DPRD Medan“ tegas Poernomo. (if)