OPINI

Paradigma Baru Peta Politik :

Antara Kualitas dan Kuantitas

Oleh : H.S.Poernomo*)

Hasil Pilgubsu 16 April 2008 telah diumumkan KPU Sumut dan telah ditetapkan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah Syamsul Arifin – Gatot Pujo Nugroho . SYAMPURNO , oleh banyak pengamat sudah diprediksikan akan lebih unggul dari pasangan lainnya. Sementara UMMA yang memiliki kekuatan mesin politik ternyata jauh tertinggal , bahkan dengan pasangan PASS yang dinilai banyak pihak sebagai kuda hitam dalam Pilgubsu 2008. Begitu pula dengan PDI-P yang mengusung pasangan TRIBEN hanya mampu diperingkat kedua dalam perolehan suara.

Secara variable, dari segi dukungan suara terhadap mesin-mesin politik besar sebenarnya keunggulan masih dikuasai PDI-P dengan TRIBENnya. Sementara kemenangan SYAMPURNO oleh berbagai pihak dinilai, selain faktor dukungan dari 11 partai juga tidak terlepas dukungan terhadap figur-figur yang diusung.

Namun, hasil dari Pilgubsu 2008 jelas menggambarkan adanya suatu paradigma baru ditengah-tengah demokratisasi masyarakat Sumut . Kekuatan mesin politik mulai terkikis oleh pemahaman politik masyarakat yang semakin meningkat. Partai Politik tidak menjadi ukuran dan figur bahkan menjadi barometer untuk menang dalam sebuah Pilkada.

Dimensi Otoriter

Menyimak kekalahan telak pasangan Umri – Maratua (UMMA) yang diusung parpol tunggal GOLKAR terhadap pasangan lainnya sangat mengejutkan berbagai pihak dan para pengamat politik , tidak hanya di Sumut namun secara nasional.

Paradigma lama yang diasumsikan bahwa kemenangan dalam suatu Pilkada lebih didominasi partai besar ternyata dalam Pilgubsu 2008, paradigma tersebut bergeser drastis, bahkan diluar perhitungan.

Bagaimana tidak, Partai Golkar yang seharusnya memiliki kekuatan massa ternyata sangat rapuh bahkan banyak kader-kadernya yang kucar-kacir mencari induk untuk menemukan jati dirinya. Sangat pragmatis, disaat membutuhkan kekuatan dukungan dari berbagai sayap politik yang ada selama ini, ternyata Partai Golkar secara nyata ditinggalkan sebagian besar para pendukungnya.

Dari berbagai sumber media massa yang diamati penulis, kekalahan secara telak pasangan UMMA lebih bersifat kebijakan pendekatan moral yang mulai terkikis. Sebagai contoh, kaburnya Wahab dan Syamsul yang merupakan kader senior Partai Golkar harus menyebrang menaiki perahu orang lain. Bahkan Syamsul, akhirnya menang berkat berpasangan dengan Ketua DPW PKS Sumut Gatot serta dukungan 11 parpol dan puluhan ormas / paguyuban maupun kelompok-kelompok dan simpul-simpul masyarakat lainnya.

Pengamatan penulis, ada kesan bahwa dimensi otoriter dalam menjalankan manajemen partai sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan kecintaan para kadernya untuk tetap memegang teguh komitmennya terhadap parpol. Otoriter dalam menentukan kebijakan dan keputusan organisasi ternyata membuat hubar-habirnya para kader, pendukung dan simpatisan parpol .

Bahkan, otoriter akhirnya meruntuhkan pondasi kepercayaan terhadap kepemimpinan dan kelangsungan parpol itu sendiri. Ketidak luwesan pimpinan parpol dalam mengambil kebijakan organisasi tanpa memikirkan “side effect” nya, seharusnya tidak dilakukan manakala saat “pertarungan” sebuah Pilkada akan dilaksanakan. Akibatnya, perolehan suara menjadi turun secara drastis dan hilangnya kepercayaan kader terhadap peluang memperoleh kemenangan kedepan. Bisa-bisa malah semakin ditinggalkan para pengikutnya.

Dimensi Figur

Yang menarik dalam pengamatan penulis, sosok Syamsul – Gatot yang memperoleh dukungan suara terbesar dalam Pilgubsu 2008-2013 belumlah dikenal secara luas oleh masyarakat Sumut. Meski Syamsul Arifin merupakan Bupati Langkat selama dua periode dan Gatot sebagai kader PKS dikenal masih dalam lingkungannya sendiri, namun peranan 11 parpol dan simpul-simpul masyarakat lainnya ternyata memberi dampak sangat besar.

Hal ini menurut penulis selain faktor keberuntungan, juga faktor figur Syamsul yang dikenal merupakan sosok sederhana dan dermawan meski pada kenyataannya Langkat sampai saat ini tidak ada pertumbuhan yang signifikan . Sedangkan Gatot merupakan sosok kader PKS yang dikenal sederhana dan tokoh muda yang berpotensi. PKS sendiri cukup memiliki citra positif di masyarakat sebagai parpol yang berprinsip dan terhitung masih bersih.

Selain itu, yang juga memberi keuntungan bagi Syamsul Arifin adalah sebagai kader senior beliau telah ditendang dari partai Golkar karena dinilai tidak sejalan dengan garis kebijakan partai. Akibatnya, muncul kontradiksi dalam tubuh partai Golkar itu sendiri, baik antar sesama pengurus, sesama kader, antar pendukung dan simpatisan. Akibatnya jelas, Syamsul Arifin tidak perlu bersusah payah menggiring kader-kader dan pendukungnya untuk berbagi rasa akibat kebijakan parpolnya. Plus, selama ini Syamsul-Gatot mampu mengikat hati masyarakat melalui sikap sosial mereka terhadap masyarakat menengah kebawah yang merupakan jumlah terbesar dalam Pilkada.

Dimensi figur akhirnya mendominasi warga untuk memberikan penilaian bahwa Syamsul-Gatot layak didukung dan layak pula memimpin Sumut. Padahal bisa saja masih banyak pendukungnya yang mengakui banyak kelemahan-kelemahan dari pasangan ini. Namun ternyata sosok dan figur mampu menyisihkan kekuatan parpol besar yang selalu percaya diri melalui mekanisme parpolnya mampu memenangkan pertandingan.

Ketidakpercayaan Terhadap Parpol

Selain faktor-faktor dimensi otoriter dan dimensi figur diatas, faktor lain adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada parpol besar yang ada selama ini. Ketidak percayaan ini disebabkan pengalaman masa lalu yang memporakporandakan demokratisasi dan reformasi. Masyarakat terkesan, tidak ingin lagi mengulang sejarah masa lalu dan ingin terjadi perubahan paradigma disemua bidang, termasuk politik.

Dalam pilkada langsung, peranan parpol terasa tidak lagi mendominasi perolehan suara. Meski dalam UU No.10 tahun 2008 tentang pemilu terkesan masih menguatkan peranan parpol, namun pada kenyataannya kini kemenangan pasangan Calon lebih disebabkan citra sosok dan figur calon. Parpol hanyalah sekedar mesin politik yang menghantar si Calon untuk berjalan lancar ke singgasananya.

Sekaligus sebagai penutup , penulis menyimpulkan dalam pelaksanaan Pilkada yang akan digelar di beberapa Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dalam waktu dekat, yang harus dilakukan para calon adalah pendekatan psykologis kepada masyarakat melalui berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan. Jika pendekatan sosial mampu dilakukan dalam kurun waktu yang sedikit lebih panjang baik melalui sosialisasi maupun aktifitas sosial, maka jangan heran jika kemudian masyarakat akan memilihnya. Soal parpol apa yang membawanya dan bagaimana kualitasnya , yang jelas bukan lagi menjadi tolak ukur masyarakat.

Pada prinsipnya, ketidak percayaan terhadap parpol serta pergeseran paradigma lama ke paradigma baru dalam pemilihan Executive maupun Legislatif saat ini tidak lagi memerlukan kualitas, namun kuantitas dalam berbagi dan memberi makan masyarakat. Senang atau tidak senang, ini merupakan realita yang harus disikapi bahwa jika bisa mengenyangkan perut orang maka dia akan menjadi pengabdi kita. Percaya atau tidak, wallahualam.

*) Penulis adalah aktivis warga Jawa, Ketua Umum PB Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumut , Ketua KOMPPAK, Ketua PELITA , Ketua KP GEMA dan pekerja pers berdomisili di Medan.