Tokoh Jangan Paksakan Diri Jadi Balon DPD
MEDAN,METROPOST
Ketua Komite Masyarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan (KOMPPAK) H.S.Poernomo menyesalkan adanya temuan verifikasi KPU Sumut atas penggunaan KTP kadaluarsa sebagai dukungan yang dipersyaratkan terhadap Balon DPD Sumut serta munculnya klaim masyarakat terhadap penggunaan KTP tanpa izin . Persoalan lain yang muncul terkait Balon DPD Sumut adalah pihak KPU Sumut yang masih memberi prioritas Balon yang mendaftar meski masa pendaftaran yang ditentukan telah lewat.
Hal ini semakin memperburuk citra Legislatif dimata rakyat setelah berbagai kasus mencuat kepermukaan yang menyeret beberapa anggota Legislatif ke pengadilan.
Poernomo mensinyalir, banyaknya tokoh yang “lompat pagar” mendaftarkan diri sebagai Balon DPD tidak lebih untuk memperkokoh status mereka di mata masyarakat, sehingga berbagai carapun dilakukan.
“Contoh buruknya adalah penggunaan KTP pendukung kadaluarsa dan tanpa izin dari pemegang KTP . Ini bukti bahwa mereka sangat berambisi untuk menjadi Balon DPD “ ungkap Poernomo.
Untuk itu dia minta agar para tokoh jangan memaksakan diri menjadi Balon DPD jika pada kenyataannya mereka tidak memiliki dukungan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pemilu dan berbuat curang sebelum mereka dipilih rakyat.
“ Seharusnya budaya malu sebagai tokoh ditanamkan dalam diri para Balon, agar rakyat tidak semakin tersesat seperti yang terjadi saat ini. Seperti kasus yang ditangani KPK seharusnya jadi pelajaran bagi para pejabat baik eksekutif maupun legislatif “ ujar Poernomo. (is)
